Skuter Listrik Bisa Dipakai untuk Akses Angkutan Umum

TrenAsia (TA) - JAKARTA – Masyarakat bakal bisa menggunakan kembali skuter listrik seperti Otoped, hoverboard, dan unicycle untuk mengakses angkutan umum. Namun, kendaraan personal tersebut hanya dapat digunakan lagi jika angkutan umum sampai pada pemberhentian.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan saat ini masih dilakukan kajian mengenai aspek keselamatan terkait penggunaan skuter listrik tersebut. “Rancangan (regulasi) berupa peraturan menteri perhubungan (permenhub). Saat ini masih berupa kajian terutama di aspek keselamatan,” ujarnya Jumat (21/2).

Menurutnya, empat jenis kendaraan tersebut sementara ini belum tertampung dalam regulasi Kemenhub di UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. UU tersebut sekarang sudah dikembangkan lebih lanjut dan dipakai.

Menurut Budi pertumbuhan kendaraan listrik, termasuk sepeda listrik harus direspon dengan cepat seiring arus teknologi yang tak terbendung. Dalam rangka membuat regulasi ini, kemenhub akan membuat suatu rekomendasi yang baik kepada Pemda. “Agar tidak cenderung membuat keputusan-keputusan yang salah, kontra produktif, yang mungkin tidak perlu,” ujarnya.

Terkait poin-poin rekomendasi yang akan disusun nantinya, Menhub Budi mencatat ada beberapa hal yang bakal disorot. Di antaranya pembatasan usia pengemudi, pemakaian helm serta alat keselamatan lainnya, dan lokasi penggunaan kendaraan.

Kemenhub juga akan merekomendasikan aspek-aspek pendukung keamanan lainnya, termasuk pengadaan rambu-rambu lalu-lintas khusus. Rekomendasi ini akan disusun bersama-sama antara Kemenhub, Korps Lalu-lintas Polri, para pakar, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, serta masyarakat luas.

Menhub Budi mengungkapkan bahwa penyusunan rekomendasi aturan tersebut merupakan imbas dari adanya kecelakaan yang melibatkan skuter listrik milik Grab, Grabwheels. Kecelakaan tersebut menyebabkan operasional skuter listrik tersebut ditangguhkan.

“Beberapa waktu lalu, penggunaan itu tidak disertai dengan rambu-rambu, tata cara, dan pelaksanaan yang baik,” ujarnya.

Sementara Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menjelaskan, kementerian sudah menyusun rancangan beleid tersebut.”Permen sudah kami siapkan. Tapi kami harus menguji kira-kira aspek keselamatan yang sudah kami breakdown dalam norma-norma ini sudah sesuai atau belum,” imbuhnya.